Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bnyuwangi dalam penyelenggaraan kegiatan assessment seleksi sekretaris daerah dan seleksi JPT Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada ...

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan kegiatan assessment Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada taggal 1 s.d. 6 Juli 2019 di Gedung ...

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan kegiatan assessment Pejabat Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada taggal 24 s.d. 27 Juni 2019 di Gedung ...

Surat pemanggilan dan lampiran dapat diunduh pada tautan dibawah ini. Terima ...

Surat pemanggilan dan lampiran dapat diunduh pada tautan dibawah ini. Terima ...

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan uji kompetensi bagi PNS yang akan mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Juni 2019. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyaring kompetensi PNS supaya sesuai dengan kualifikasi ...

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Ujian Dinas Tingkat I (24 orang), Ujian Dinas Tingkat II (5 orang) dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (9 orang) bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan ...

Berikut kami informasikan Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan LXI Tahun Ajaran 2020 LEMHANNAS ...

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan kegiatan assessment seleksi jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada taggal 17 s.d. 18 Juni 2019 di Gedung ...

Perihal : Penerimaan Calon Hakim Agung RI Tahun 2019   Memenuhi permintaan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial yang pada pokoknya memerlukan tambahan hakim agung untuk mengisi kekosongan sebanyak 11 (sebelas) jabatan hakim ...